KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM – Bupati dan Wakil Bupati Tangerang, Banten, A Zaki Iskandar dan Mad Romli mendapat raport merah dari mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Tangerang (HIMATA).
Raport merah itu disampaikan aktivis mahasiswa HIMATA saat menggelar aksi unjukrasa pada peringatan Hari Jadi ke 390 Kabupaten Tangerang di depan Kantor Bupati Tangerang, Tigaraksa, Kamis (13/10/2022).
Dalam orasinya, mahasiswa HIMATA menyebut selama empat tahun kepemimpinan A Zaki Iskandar-Mad Romli, masih banyak terjadi berbagai persoalan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Tangerang.
Mahasiswa membeberkan sejumlah catatan atau pun penilaian atas kinerja Pemkab Tangerang di bawah komando Zaki-Mad Romli.
“Banyak yang berjalan tidak sesuai harapan, yang buruk dan perlu segera ditindaklanjuti pemerintah daerah,” ujar Koordinator aksi Himata, Juhana Nurul Hidayat saat orasi di depan Kantor Bupati Tangerang.
BACA JUGA: DPRD Apresiasi Pendapatan Kabupaten Tangerang Tembus Rp3,1 Triliun
Dia mengatakan, ada 6 poin catatan buruk kinerja Zaki-Romli selama 4 tahun memimpin Kabupaten Tangerang. Diantaranya, tidak adanya peningkatan kualitas pendidikan, belum mampu menekan angka pengangguran.
“Realisasi program gerakan penataan kawasan kumuh dan miskin juga belum maksimal.” kata Juhana.
Kemudian, kata dia, pihaknya mendesak bupati untuk mengusut tuntas dugaan kasus pungutan liar (Pungli) yang dilakukan pejabat Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja (NKR).
Zaki, selaku Bupati Tangerang juga diminta mengoptimalisasi program KIPPRAH (Gerakan kita perduli sampah), serta menindak tegas perusahaan yang mencemari lingkungan.
“Ke 6 poin itu menjadi raport merah kepemimpinan Zaki-Mad Romli di usia Kabupaten Tangerang yang ke 390 tahun,” kata Juhana disambut yel-yel dukungan puluhan aktivis HIMATA.
BACA JUGA: Kepsek di Kabupaten Tangerang Tuntut Kenaikkan Tunjangan Penghasilan
Juhana menyebut A Zaki Iskandar dan Mad Romli telah gagal menjalani program-programnya kerjanya.
Penilaian itu, kata dia, terbukti dengan sejumlah permasalahan, seperti angka kemiskinan yang meningkat 7,2 persen atau sebanyak 272,35 ribu orang dan juga kasus anak putus sekolah yaang angkanya fantastis, yaitu sebanyak 21.344 orang.
“Angka putus sekolah di Kabupaten Tangerang menjadi tertinggi di Provinsi Banten. Padahal setiap tahun kami terus mengingatkan pemerintah daerah, namun nyatanya masih banyak catatan merah,” kritiknya.
Sementara itu, mewakili Bupati Tangerang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Achamd Taufik menuturkan, aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa adalah bentuk pengawasan terhadap kinerja.pemerintah daerah. Untuk itu ia mengapresiasi aksi tersebut.
Lanjutnya, terkait perihal permasalahan sampah, sebagai tupoksi dinas yang dipimpinnya, Taufik menyebut permasalahan sampah bukanlah tidak dapat terselesaikan. Namun, perlu diketahui jumlah penduduk di Kabupaten Tangerang lebih dari 4 Juta jiwa.
BACA JUGA: Ngibul Soal Angka Putus Sekolah, Dewan Minta Dindik Bertanggung Jawab
Dengan jumlah sebanyak itu, kata Taufik, sampah yang dihasilkan setiap hari mencapai 2 ribu ton. Sedangkan armada pengangkut sampah yang ada kurang memadai.
“Kami memiliki sekitar 213 armada, ditambah 45 armada di kecamatan, tapi sudah banyak yang rusak,” ungkapnya.
Kemudian, terkait pabrik di bantaran Sungai Cisadane, Taufik mengaku kerap melakukan penindakan dengan cara pembinaan sampai penutupan. Pihaknya bertindak sesuai kewenangannya.
“Sudah banyak perusahaan yang dikenai sanksi, dari teguran sampai penutupan,” klaim Taufik.(Deri/Difa)
