KOTA BANDUNG, REDAKSI24.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama BPJS Kesehatan terus mempererat kerja sama untuk meningkatkan tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan target mencapai 80 persen pada Juli 2025.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya menuju Universal Health Coverage (UHC) Prioritas bagi seluruh warga Kota Bandung.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Forum Komunikasi Implementasi Strategis Rekrutmen, Cakupan, dan Keaktifan Peserta JKN yang berlangsung di Balai Kota Bandung pada Selasa, 3 Juni 2025.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa pencapaian target ini membutuhkan dukungan kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk keterlibatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ia menyoroti pentingnya peran lembaga lintas sektor serta dukungan anggaran dari provinsi.
“Kalau provinsi ikut membantu, pencapaian target akan lebih cepat terwujud,” kata Farhan.
Ia juga menekankan perlunya sinergi lintas sektor, terutama untuk membantu peserta mandiri yang mengalami kesulitan membayar iuran.
“Para camat dan lurah sudah mulai bergerak, tapi keterbatasan kewenangan membuat peran mereka belum optimal. Karena itu, kolaborasi antara BPJS dan wilayah sangat diperlukan,” imbuhnya.
Farhan juga menegaskan komitmen pemerintah kota dalam mendukung pembiayaan UHC melalui APBD Perubahan 2025.
“Kami berharap dukungan dari DPRD, agar alokasi anggaran bisa mencapai Rp310 miliar per tahun jika seluruh warga kurang mampu harus dijamin sepenuhnya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandung, dr. Greisthy, menyampaikan bahwa cakupan peserta JKN di Kota Bandung telah mencapai 99,2 persen dari total penduduk. Namun, tingkat keaktifan peserta masih berada di angka 79,96 persen, sedikit di bawah target 80 persen.
“Kelompok dengan tingkat ketidakaktifan tertinggi adalah peserta mandiri, pekerja swasta, dan penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Ini merupakan tantangan besar bagi kita bersama,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa tingkat keaktifan peserta menjadi indikator penting agar Kota Bandung tetap berstatus sebagai daerah UHC Prioritas.
“Status UHC Prioritas ini sangat istimewa, karena peserta bisa langsung aktif setelah mendaftar tanpa harus menunggu masa verifikasi 14 hari. Namun, syaratnya adalah tingkat keaktifan minimal 80 persen,” katanya.
Untuk mendukung peningkatan keaktifan peserta, BPJS Kesehatan telah mengerahkan 103 agen pesiar ke berbagai kelurahan di Kota Bandung. Agen-agen ini melakukan kunjungan langsung ke rumah warga untuk sosialisasi, registrasi, dan aktivasi kepesertaan.
“Bandung merupakan kota dengan jumlah agen pesiar terbanyak di Jawa Barat. Namun, agar mereka bisa bekerja lebih maksimal, perlu dukungan dari pemerintah kota dan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan agar Pemkot Bandung menerbitkan regulasi yang mensyaratkan keaktifan JKN dalam berbagai layanan publik serta meningkatkan publikasi dukungan terhadap keberadaan agen pesiar.
