KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.CO.ID – Wahid, mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Penegak Demokrasi (AMPD), memberikan kritik tajam terkait proyek pembangunan gapura di seluruh Kabupaten Tangerang yang saat ini dinilai bermasalah secara substansial.
Menurutnya, pembangunan gapura yang sejatinya bertujuan untuk memperkuat identitas dan estetika desa justru terhambat oleh sejumlah kendala serius. “Proyek gapura di beberapa desa banyak yang tidak selesai, bahkan ada yang mangkrak dan terbengkalai, seperti gapura di Desa Budi Mulia yang sampai saat ini belum rampung,” ujar Wahid.
Wahid menegaskan, kondisi ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cerminan lemahnya pengawasan dan tata kelola anggaran publik. Ia pun menyoroti kurangnya transparansi dalam pelaksanaan proyek tersebut, khususnya dalam hal keterbukaan informasi publik yang esensial bagi akuntabilitas. “Seringkali, papan informasi proyek tidak dipasang, sehingga masyarakat kehilangan akses terhadap data anggaran dan progres pembangunan,” katanya.
“Ini adalah bentuk pelanggaran prinsip transparansi yang fundamental dalam tata pemerintahan,” sambungnya.
Wahid mendesak Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk membuka secara penuh dokumen-dokumen terkait anggaran dan pelaksanaan proyek pembangunan gapura. Ia juga menekankan pentingnya audit menyeluruh agar setiap rupiah yang dihabiskan dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan efisien oleh pelaksana kegiatan atau dinas terkait.
“Dari sisi masyarakat, keterlambatan dan ketidak sempurnaan proyek gapura di Desa Budi Mulia menjadi sumber kekecewaan, Seharusnya, gapura tersebut menjadi simbol kemajuan dan kebanggaan desa, bukan justru menjadi lambang pemborosan anggaran dan ketidak beresan pengelolaan proyek,” ucapnya.
Maka dari itu, AMPD menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proyek-proyek publik di Kabupaten Tangerang. “Memastikan bahwa pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik, tepat waktu, dan sesuai dengan standar kualitas yang layak,” tandasnya.
(Der)
