Scroll untuk baca artikel
ParlemenPolitik

Fraksi PDIP Minta Bupati Tangerang Koreksi Capaian RPJMD

Avatar photo
×

Fraksi PDIP Minta Bupati Tangerang Koreksi Capaian RPJMD

Sebarkan artikel ini
Fraksi PDIP Minta Bupati Tangerang Koreksi Capaian RPJMD
DPRD Kabupaten Tangerang menggelar paripurna jawaban bupati terhadap pandangan fraksi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022, Senin (19/6/2023).

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.CO.ID – Kalangan DPRD Kabupaten Tangerang, Banten, menyinggung indikator pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) APBD Tahun 2022 Pemkab Tangerang, yang dinilai tidak berdampak kepada kepuasan masyarakat.

Penilaian itu disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan, Deden Umardani, usai mengikuti Rapat Paripurna jawaban Bupati Tangerang terhadap pandangan fraksi atas Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022, Senin (19/6/2023).

Advertising
Scroll kebawah untuk Baca Berita

Deden mengatakan, capaian RPJMD jangan hanya berbasis angka, namun harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, ia menilai seharusnya indikator capaiannya harus dikoreksi, bukan hanya dipadatkan dari 15 menjadi 10.

BACA JUGA: Fraksi PDIP Sebut Bupati Tangerang Gagal Capai Target RPJMD

Menurutnya, jika indikator suatu keberhasilan RPJMD hanya dilihat dari pembangunan fisik dan angka dalam APBD, seolah target tersebut memang tercapai.

“Namun faktanya tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Semua kepala daerah bisa, jika indikatornya cuma itu saja, karena hanya berdasar angka pada APBD,” katanya.

Ia memaparkan, banyak masalah di tengah masyarakat yang tidak terselesaikan, dan selalu terjadi berulang kali.

Salah satunya seperti kisruhnya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) karena infrastruktur pendidikan yang belum selaras.

“Kita bisa lihat, setiap penyelenggaraan PPDB pasti ada masalah,” ucapnya.

BACA JUGA: SK Belum Turun, Ratusan CP3K Kabupaten Tangerang Curhat ke Dewan

Kemudian, lanjutnya, terkait distribusi bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, lantaran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang belum terverifikasi.

Sehingga, pemerintah daerah kerap kesulitan memetakan kawasan yang data warga miskinnya terbanyak.

“Kaya kemarin pas Covid-19 kita kesulitan memetakan warga miskin, karena data tidak diperbaharui,” kritiknya.

Sementara itu, Wakil Bupati Tangerang, Mad Romli mengklaim, Pemkab Tangerang telah melakukan beberapa upaya menyesaikan persoalan di tengah Masyarakat.

Diantaranya seperti pembangunan ruas jalan, infrastruktur pendidikan, kesehatan dan sebagaianya.

Dimana, kata Wabup, hingga saat ini target RPJMD telah terpenuhi sebesar 90,3 persen.

“Untuk lebih jelasnya lagi nanti minggu depan akan dijawab langsung Bupati Tangerang,” tandasnya.(Der/Dif)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *