KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.CO.ID – DPRD Kabupaten Tangerang, Banten, mendorong sejumlah program strategis agar masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025- 2029. Program tersebut diantaranya aspirasi pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Tangerang Utara dan Graha Santri.
Demikian diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud saat menjadi narasumber podcast DPRD Kabupaten Tangerang, Rabu (18/6/2025).
“Kami dorong kajian DOB Tangerang Utara. Saya rasa pemerintah daerah merespon positif. Kami mendorong agar dimasukkan dalam RPJMD. Respon bupati juga positif,” kata Amud.
BACA JUGA: Pemkab Tangerang Mulai Pembangunan Kolam Retensi Cibadak
Amud menepis anggapan adanya kepentingan pengembang dalam aspirasi pemekaran daerah yang saat ini tengah hangat diperbincangkan masyarakat Kabupaten Tangerang, khususnya di bagian utara dan tengah.
“Pemekaran daerah atau DOB adalah kepentingan pemerintah untuk memberikan pelayanan dasar yang lebih baik kepada masyarakat,” tegas Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Tangerang ini.
Selain itu, menurut Amud, DPRD juga mendorong gagasan pembangunan Graha Santri. Graha Santri diproyeksikan untuk memfasilitasi semua kegiatan para ulama dan santri.
“Nantinya Graha Santri akan menjadi ikon baru di Kabupaten Tangerang,” imbuhnya.
Gagasan pembangunan Graha Santri kata Amud sejalan dengan program Pemkab Tangerang yang sudah diluncurkan beberapa waktu lalu, yakni Asrama Pondok Pesantren (Aspontren).
“Selain untuk memfasilitasi kegiatan para ulama dan santri, Graha Santri juga nantinya dilengkapi dengan museum,” jelas Amud.
BACA JUGA: Aturan Penerapan WFA Bagi ASN, Benyamin : Masih Proses Kajian
Untuk diketahui, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah lima tahun. Saat ini rancangan awal RPJMD tengah disusun Bappeda bersama tim. Nantinya tim perumus akan melakukan harmonisasi dengan stakeholder terkait.
Amud juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat Kabupaten Tangerang dalam pembahasan program yang akan diakomodir dalam RPJMD 5 tahun ke depan.
“Kami sudah memfasilitasi dan mengakomodir kepentingan masyarakat dari semua sektor untuk dirumuskan agar masuk dalam RPJMD. Perkiraan bulan Juli atau Agustus akan dibahas dengan DPRD,” katanya.(Dif)
