KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.CO.ID – Komisi III DPRD Kabupaten Tangerang menggelar rapat dengar pendapat (RDP) atau hearing bersama jajaran direksi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kerta Raharja (KR) Gemilang, pada Senin (20/1/2024). Kegiatan tersebut dalam rangka klarifikasi terkait isu kondisi keuangan BPR KR Gemilang yang dikabarkan tidak sehat.
Dalam hearing itu, direksi BPR KRG dicecar beberapa pertanyaan oleh Komisi III, yaitu soal isu Non-Performing Loan (NPL) atau kredit macet yang mencapai 8%; hutang miliaran rupiah, dan besaran Dividen (Pembagian Laba Perusahaan kepada pemegang saham)
Menanggapi itu, Direktur Utama (Dirut) BPR KR Gemilang, Ai Suherlan membantah NPL yang mencapai 8%. Ia mengatakan semenjak 10 tahun lalu kredit macet BPR KR tidak pernah lewat dari 5%. “NPL kita itu 3,5%, itu di gros net nya di bawah 2% dan itu sangat sehat,” katanya.
Kendati demikian, Ai membenarkan soal posisi utang BPR KRG sampai pada tahun 2024 yang mencapai ratusan miliar rupiah. Ia merinci utang tersebut meliputi, tabungan Rp67.257.770.000 deposito Rp93.067.098.000 dan simpanan dari bank lain Rp32.331.188.000
Lanjutnya, pinjaman dari bank lain Rp360.669.551.000 dan kewajiban lainnya Rp4.210.986.000 “Undang-undang memperbolehkan itu sepanjang kita bisa mengelola sumber-sumber dana itu menjadi sumber dana produktif dan aman rasio kesehatan salah satunya rasio keuangan,” jelasnya.
Lebih jauh, Dirut BPR KRG juga mengakui, dengan liabilitas (kewajiban/utang) ratusan miliar itu dapat berdampak terhadap penyusutan aset bank. Ia menyebut sampai dengan 2024, total aset BPR KR Gemilang mencapai Rp668.737.178.000 Sedangkan total utang sebesar, Rp561.600.302.000
Namun, katanya hal itu imbas dari pandemi Covid-19 yang melanda seluruh wilayah indonesia, termasuk Kabupaten Tangerang beberapa waktu lalu, sehingga pertumbuhan BPR KRG lambat, dikarenakan pada saat itu fokus menjaga kualitas dengan cara menurunkan suku bunga.
“Dampak covid-19 semua kena. Waktu itu selesai covid tidak semua langsung sehat semua kan enggak kan, perlu proses,” ucapnya.
Ai Suherlan menyebutkan dalam kurun waktu 12 tahun terakhir BPR KRG telah menyetor Dividen ke pemkab Tangerang yang nilainya fluktuatif. Dari tahun 2012 dividen sebesar Rp1.318.681.878; 2013 Rp1.589.516.009; 2014, Rp2.151.162.107; 2015 Rp3.294.271.222; 2016 Rp4.584.630.208 dan 2017 Rp5.915.939.159.
Kemudian, kata Ai, 2018 Rp8.088.149.434; 2019 Rp5.703.896.893; 2020 Rp3.374.384.047; 2021 Rp3.211.042.025, 2022 Rp4.028.930.005 dan terakhir 2023 Rp1.921.458.946.
“Total Dividen sampai dengan 2023 Rp46.704.130.462 atau hampir 85% dari nilai modal yang diberikan Pemkab Tangerang yakni Rp55.000.000.000,” terangnya.
Ai menyatakan bahwa untuk mengatasi kondisi utang yang mencapai miliaran tersebut, pada tahun 2025, strategi yang akan diterapkan ialah menjaga kualitas. Sebab, katanya dengan kualitas sehat, BPR KRG akan semakin dipercaya masyarakat.
Dampaknya, kata Ai, masyarakat akan meningkatkan tabungan maupun depositonya. Dengan begitu, otomatis secara bertahap pinjaman dapat di kurangin.
“Tentu BPR kita akan lebih mudah dalam hal khusus naik tingkat suku bunga dan sebagainya. Karena di kita ada 60 regulasi BPR itu luar biasa makanya bumd yang paling safety karena sudah di atur regulasi external,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tangerang, Sri Panggung menegaskan, berdasarkan hasil hearing, kabar miring yang menyatakan kondisi keuangan BPR KR Gemilang dalam kondisi tidak sehat adalah tidak benar.
“Mereka sudah menjelaskan isu negatif diluaran, dan setelah kita bedah semuanya itu tidak benar, karena NPL nya baik 3,2% artinya kan masih di bawah 5%,” imbuhnya.
“Dividen yang di setorkan ke kabupatan tangerang juga tahun 2023 Rp1,9 miliar naik manejadi Rp2,5 miliar di tahun 2024. Ini menjadi kenaikan PAD Kabupaten Tangerang,” tambahnya.
Meski begitu, kata Sri, Komisi III selaku mitra BUMD akan terus memantau kondisi keuangan BPR KRG secara berkala. “Kalau BPR Kan mitra nya komisi III dan kami setiap 3 bulan ada hearing. Nanti setiap hering akan kami tekankan dan akan kami kupas terkait yang tadi dikemukakan, karena setiap 3 bulan mereka membuat laporan,” tandasnya.
(Deri)