KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.CO.ID – Jeratan pinjaman online atau Pinjol ternyata menjadi salah satu alasan buruh di Tangerang, Banten untuk menolak Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Alasan itu diungkapkan Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) saat audiensi dengan Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, di ruang rapat dengar pendapat (RDP) gedung dewan, Tigaraksa, Kamis (20/6/2024).
Perwakilan Federasi Serikat Buruh Garment Kerajinan Tekstil Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB GARTEKS KSBSI) Kabupaten Tangerang, Aries mengatakan, iuran Tapera hanya menjadi tambahan beban bagi kaum buruh.
BACA JUGA: Tolak Tapera, Aliansi Buruh Geruduk DPRD Kabupaten Tangerang
“Tidak sebanding dengan kenaikan upah buruh sebesar 1,64 persen atau Rp70 Ribu pada 2023 lalu,” katanya.
Lanjutnya, ada beberapa alasan yang membuat kaum buruh semakin tercekik dengan adanya iuran Tapera sebesar 2,5 persen. Diantaranya, kata dia, sejumlah potongan gaji dari perusahaan seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan lainnya.
“Belum lagi tanggungan di luar itu, kaya cicilan motor dan juga sekarang ini banyak terseangkut pinjaman online,” akunya.
Selain itu, adanya kekhawatiran kaum buruh terkait Dana Tapera ini, seperti yang sudah-sudah jika tidak dikelola dengan baik justru hanya akan menjadi ladang korupsi.
BACA JUGA: DPRD Kabupaten Tangerang Bakal Surati Pemerintah Pusat
“Di Indonesia ini ngeri-ngeri sedap, dana haji aja kan di korupsi, belum lagi kasus Asabri dan Taspen,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mempertanyakan bagaimana jika para buruh yang memang sudah memiliki angsuran rumah. Sedangkan kepesertaan Tapera ini wajib untuk pekerja formal.
“Jadi manfaatnya bagi buruh apa, apalagi dana Tapera ini hanya bisa diambil saat pensiun,” tandasnya.(Deri/Dif)
