KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.CO.ID – Nama-nama calon Penjabat (PJ) Bupati yang diusulkan DPRD Kabupaten Tangerang, Banten ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada 9 Agustus 2023 masih menyisakan pertanyaan masyarakat. Terlebih terkait rekam jejak ketiga calon pengganti Bupati Tangerang, A Zaki Iskandar tersebut.
Salah satunya datang dari Aktivis Aliansi Mahasiswa Tangerang (AMT) yang meminta DPRD Kabupaten Tangerang menjelaskan secara gamblang dan terbuka rekam jejak tiga nama calon PJ Bupati yang telah diserahkan ke Mendagri.
Aktivis AMT Aziz Patiwara mengatakan, masyarakat perlu mengetahui latarbelakang dan alasan logis mengapa dewan mengusulkan ketiga nama tersebut untuk menggantikan Bupati Tangerang, A Zaki Iskandar yang masa jabatannya akan berakhir pada 23 September 2023 mendatang.
BACA JUGA: Terkait PJ Bupati, Ketua Fraksi Geruduk Ruang Ketua DPRD Kabupaten Tangerang
“Jabatan PJ Bupati itu bukan sebulan, dua atau tiga bulan. DPRD harus menjelaskan dasarnya apa mengusung tiga nama itu. Masyarakat wajib tahu latar belakang mereka,” katanya kepada wartawan, Kamis (10/8/2023).
Aziz menuturkan, tidak semua masyarakat mengetahui figur 3 nama yang diusulkan dewan itu. Ketiga nama calon PJ Bupati yang diusulkan dewan ke Mendagri tersebut masing-masing, Moch Maesyal Rasyid, Belly Isnaini, dan Deden Aprhiandi.
Dia mengatakan, seharusnya pimpinan DPRD menjelaskan terlebih dahulu kepada masyarakat, apa dan siapa ketiga nama itu. Selain jabatannya, menurut Aziz, publik juga perlu tahu apa yang sudah dilakukan ketiganya untuk masyarakat Kabupaten Tangerang.
“Pimpinan DPRD harus segera menjelaskan kepada publik,” tegasnya.
BACA JUGA: KPU Kabupaten Tangerang Butuh Tambahan Dana untuk Pemilu dan Pilkada 2024
Aziz menyesalkan sikap para pimpinan DPRD yang dinilai tidak transparan dalam mengusulkan 3 nama calon PJ Bupati Tangerang ke Mendagri. Sikap pimpinan dewan tersebut menyebabkan terjadinya kegaduhan di gedung DPRD. Sejumlah ketua fraksi menggeruduk ruang Ketua DPRD.
“Kesannya ada motif tersembunyi dari usulan nama-nama itu. Mengapa pimpinan DPRD gak berani membuka ke publik,” kecamnya.
Sementara di sisi lain, sejumlah pihak menilai aksi para ketua fraksi yang menggeruduk ruang Ketua DPRD Kabuaten Tangerang, Kholid Ismail bisa menimbulkan preseden buruk bagi partainya masing-masing.
BACA JUGA: Sukseskan Pemilu 2024, KPU Gandeng PWI Kabupaten Tangerang
Pengamat Kebijakan Publik, Adib Miftahul menyebut sikap para ketua fraksi yang emosional dapat merusak citra partainya di mata Masyarakat.
“Menggebrak pintu sambil memaki itu tidak mencerminkan wakil rakyat yang terhormat,” katanya, Rabu (9/8/2023).
Menurut Adib, kejadian tersebut bisa saja terulang jika melihat rivalitas antar partai politik (Parpol) di Kabupaten Tangerang ini begitu tinggi, terlebih di tahun politik saat ini.
“Namun rivalitas itu dapat diminimalisir melalui jalinan komunikasi yang baik. Tidak selayaknya orang-orang intelektual bertindak seperti preman,” imbuhnya.
BACA JUGA: Gelora Banten Gelorakan Dukungan Prabowo Capres 2024
Penilaian senada disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin. Menurutnya, sekuat apapun perbedaan pendapat di dalam atau di luar gedung dewan, bisa diselesaikan dengan cara elegan.
“Marah-marah bukan bagian dari solusi, justru malah akan menambah masalah,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail enggan menanggapi aksi para ketua fraksi tersebut.
“Tidak apa-apa. Mungkin kelepasan kerana ada ketidakpuasan,” tandasnya.(Der/Dif)
